Pendapat

Promo menarik pada undian Data SGP 2020 – 2021.

PANDEMI covid-19 yang berlaku lebih dari satu tahun menyebabkan dampak cukup parah dalam berbagai aspek, jarang lain resesi ekonomi yang disertai dengan meningkatnya nilai pengangguran.

Rilis Badan Tengah Statistik (BPS) tentang pertumbuhan ekonomi triwulan I 2021 (5/5/2021) menyebutkan bahwa kemajuan ekonomi triwulan I 2021 terhadap triwulan I 2020 masih mengalami kontraksi sejumlah 0, 74%. Bahkan, kalau dibandingkan dengan triwulan IV 2020 ekonomi Indonesia menikmati kontraksi sebesar 0, 96%.

Selain kondisi ekonomi yang belum kunjung membaik, angka pengangguran belum pulih bagaikan sebelum pandemi. Rilis BPS tentang keadaan ketenagakerjaan dalam Indonesia (5/5/2021) menyebutkan bahwa angka pengangguran meningkat dari 4, 94% pada Februari 2020 menjadi 6, 26% pada Februari 2021. Penduduk yang bekerja secara nasional berkurang sebanyak 2, 23 juta orang atau kira-kira 1, 67% selama Februari 2020-Februari 2021.

Karena itu, pemerintah kini berupaya benar-benar agar kondisi ekonomi secepatnya pulih dan angka pengangguran segera turun. Salah mulia upaya yang dilakukan ialah pengembangan UMKM. Hal itu juga menjadi harapan Kepala Joko Widodo yang disampaikan saat peringatan Hari Penentangan Nasional 20 Mei 2020. Presiden Jokowi, antara lain, menyebutkan perlunya percepatan kebangunan UMKM untuk naik posisi ( Media Nusantara , 21/5/2021).

Percepatan kebangunan UMKM yang diinginkan Pemimpin Jokowi itu sejatinya benar mungkin direalisasikan mengingat dalam program pemulihan ekonomi (PEN) 2021 pemerintah telah mendistribusikan dana sebesar Rp187, 17 triliun untuk dukungan UMKM dan korporasi.

Kesempatan kerja UMKM

Dengan faktual, upaya pengembangan UMKM di Tanah Air lantaran sisi penciptaan kesempatan kegiatan menunjukkan hasil yang pas memuaskan. Hal itu kurun lain terlihat dari jumlah penduduk yang bekerja & berusaha pada lapangan daya yang mayoritas dijejali pelaku usaha dan pekerja UMKM, seperti perdagangan serta akomodasi dan makan minum.

Warga yang bekerja di lapangan usaha perdagangan meningkat secara signifikan, bahkan melampaui keadaan sebelum pandemi. Tercatat, penduduk yang bekerja di lapangan usaha perdagangan meningkat lantaran 18, 58% pada Februari 2020, atau sebelum pandemi menjadi 19, 20% di Februari 2021.

Selain lapangan usaha perdagangan, lapangan jalan akomodasi dan makan menelan mengalami peningkatan jumlah praktisi, melampaui sebelum pandemi. Warga yang bekerja pada lapangan usaha ini meningkat sejak 6, 80% pada Februari 2020 menjadi 6, 99% pada Februari 2021.

Meningkatnya penduduk yang bekerja dalam lapangan usaha perdagangan beserta akomodasi makan dan minum ditengarai bukan hanya dikarenakan adanya dukungan anggaran. Peningkatan penduduk bekerja juga berlaku karena kedua lapangan usaha itu termasuk domain zona informal yang kerap menjelma tumpuan harapan penduduk yang mengalami PHK ketika suasana ekonomi memburuk. Fenomena persis pernah terjadi pada era krisis ekonomi 1997/1998. Di saat itu, penduduk dengan bekerja di sektor informal bertambah sekitar 4, 8% (BPS, 1998).

Belum sejalan

Namun, disayangkan, meningkatnya penduduk yang berlaku pada lapangan usaha perniagaan serta akomodasi dan mamah minum belum sejalan secara pertumbuhan ekonomi di ke-2 lapangan usaha itu. Terekam, pertumbuhan lapangan usaha perdagangan berdasarkan rilis BPS (5/5/2021) mengalami kontraksi dari 1, 57% pada Februari 2020 menjadi minus 1, 23% pada Februari 2021.

Situasi sama juga terjadi di dalam lapangan usaha akomodasi dan makan minum. Pertumbuhan pada lapangan usaha itu menjalani kontraksi dari 1, 94% pada Februari 2020 menjelma minus 7, 26% pada Februari 2021.

Dengan memperhatikan belum sejalannya penyerapan jalan kerja dan pertumbuhan di kedua lapangan usaha itu tampaknya diperlukan daya ungkit agar UMKM kian berkembang dan naik kelas. Di konteks itu, Presiden Joko Widodo berpesan agar dikerjakan beberapa hal yang tentunya diharapkan dapat dijalankan ketiga pilar sekaligus, yaitu pemerintah, pelaku usaha UMKM, & masyarakat dengan sejumlah rencana.

Dari sisi pemerintah, kejadian yang perlu dilakukan yaitu memperbaiki ekosistem usaha. Situasi ini antara lain mampu dilakukan dengan melaksanakan Undang-Undang Cipta Kerja, memangkas regulasi, dan kemudahan dalam mengambil usaha. Khusus untuk regulasi yang terlalu banyak serta tumpang-tindih, terutama di kabupaten/kota sebagai pelaksana terdepan program pemerintah, sejatinya perlu lekas dibenahi. Pasalnya, regulasi yang terlalu banyak membuat ekosistem usaha tidak kondusif serta kerap menyebabkan biaya ekonomi tinggi.

Sementara itu, sejak sisi pelaku usaha UMKM, menurut Presiden Joko Widodo, hal yang perlu dilakukan ialah kebangkitan produk-produk bernas tinggi, menguasai pasar di dalam negeri, dan kompetitif pada pasar global. Namun, menetapkan dicatat bahwa untuk mengabulkan hal itu semua boleh perlu meningkatkan SDM pelaku usaha UMKM. Program pelatihan kerja yang dicanangkan pemerintah sepatutnya perlu diupayakan agar menyasar para pelaku usaha UMKM, terutama yang bersangkutan dengan peningkatan kualitas produk, dan aplikasi teknologi pemasaran.

Selanjutnya, dari sisi kelompok pesan Presiden Joko Widodo ialah mendukung Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI). Diperkirakan, gerakan itu dapat berhasil optimal bila pelaku usaha mampu memanifestasikan produk yang berkualitas & kompetitif dari produk luar negeri. Apalagi jika disertai dengan harga produk lokal yang cukup terjangkau, dipercaya, masyarakat akan beralih daripada produk luar negeri ke produk dalam negeri.

Sangat diharapkan, pemerintah, pelaku cara UMKM, dan masyarakat menetapkan melakukan berbagai upaya agar momentum penciptaan kesempatan kerja yang kini mulai terkuak, khususnya pada UMKM, bisa berkontribusi terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi sehingga dapat mempercepat Indonesia keluar dari resesi.